Materi 8/9
Pembangunan Ekonomi Daerah dan Otonomi Daerah
8/9.2.Perubahan Penerimaan Daerah dan Peranan
Pendapatan Asli Daerah
Pengkajian kerangka regulasi yang
ada dan merekomendasikan penyempurnaan kerangka tersebut guna mendukung
prioritas pembangunan dan pembiayaan infrastruktur Penyusunan strategi
pembangunan dan pembiayaan infrastruktur ini diharapkan dapat menghasilkan peta
pembangunan infrastruktur yang jelas di masa yang akan datang sehingga
pemerintah mempunyai dokumen yang lengkap terhadap pembangunan infrastruktur.
Oleh karena
itu, ruang lingkup dari penyusunan strategi ini mencakup seluruh aspek potensi
ekonomi wilayah Indonesia Timur sebagai rumusan strategis pembangunan
infrastruktur nasional, baik berdasarkan subsektor jenis infrastruktur dan
maupun tipologi kewilayahan dengan basis pendekatan potensi. Penyusunan
strategi pembangunan dan pembiayaan infrastruktur kawasan timur Indonesia
diharapkan dapat menghasilkan Master Plan di bidang infrastruktur yang akan
mendukung skenario pembangunan era baru ekonomi Indonesia di masa yang akan
datang. Master Plan ini diharapkan dapat memuat berbagai data dan informasi
mengenai pembangunan dan pembiayaan infrastruktur berdasarkan skala prioritas
pembangunan dan regulasi yang mendukung arah pembangunannya.
Cerminan
pembangunan infrastruktur nasional adalah pembangunan infrastruktur di tiap
wilayah atau propinsi di Indonesia. Perkembangan pembangunan infrastruktur di
masing-masing pulau di Indonesia memperlihatkan perbedaan yang cukup berarti.
Dominasi pembangunan infrastruktur sangat ditentukan oleh kondisi geograsfis
dan demografis dari suatu wilayah.
Dominasi
infrastruktur ini dapat mencerminkan pula tingkat aktivitas ekonomi dalam suatu
wilayah. Perkembangan pembangunan infrastruktur untuk masing-masing pulau yang
ada di Indonesia. Hal ini pula yang menjadi hambatan pembangunan infrastrukrur
Kawasan Timur Indonesia.
Pada hal
sejatinya jika Indonesia ingin percepatan mencapai kemajuan maka pendekatan
potensi atau potential approach yaitu potensi yang mendorong tumbuhnya
komoditas unggulan, hendaknya menjadi komintmen kuat terhadap pembangunan
infrstruktur kawasan timur Indonesia.
Sebagaimana kita ketahui bahwa daerah Kalimantan Selatan sebagaimana daerah
Kalimantan umumnya yang merupakan salah satu pulau terbesar yang ada di wilayah
negara kita. Tingkat kepadatan pendudukanya relative rendah sehingga tidak
dimungkinkan untuk melakukan pendekatan demographic dalam perencanaan
pembangunan infrastukturnya.
Dengan jumlah penduduk yang mendiami
wilayah ini hanya sebesar 6% dari total penduduk Indonesia, maka akan berdampak
pada aktivitas ekonomi yang ada di wilayah ini. Kondisi semacam ini merupakan
kondisi tipikal wilayah Indonesia Timur. Karenanya diperlukan langkah potential
approach atau pendekatan potensial untuk pembangunan infrastrukturnya
Komoditas yang menjadi unggulan untuk wilayah
ini adalah sektor pertambangan dan galian, sub sector perkebunan dan subsektor
kehutanan. Ketiga sektor ini memberikan sumbangan besar bagi pendapatan
nasional.
Dengan
demikian terdapat pandangan berbeda mengenai pola perencanaan bahwa berdasarkan
jumlah penduduk atau pendekatan demografik, aktivitas ekonomi unggulan yang
tidak memerlukan banyak infrastruktur, maka akibatnya adalah persentase
pembangunan infrastruktur di pulau ini lebih rendah dibandingkan pulau Jawa dan
Sumatera.
Dilihat dari infrastruktur transportasi, pelabuhan
laut lebih mendominasi dibandingkan dengan yang lainnya. Hal ini sangat wajar
dengan kondisi geografis dari Kalimantan yang lebih banyak rawa dibandingkan
dengan daratannya yang memungkinkan sektor pelabuhan laut dan lalulitas
angkutan sungai, danau, dan penyeberangan lebih berkembang dibandingkan dengan
transportasi darat.
Pembangunan jalan di pulau ini masih relative rendah bila dibandingkan dengan
luas wilayah pulau ini. Hal ini sangat signifikan sekali dengan jumlah
kendaraan yang berada di wilayah ini hanya sebesar 5,8% dari jumlah kendaraan
yang ada di Indonesia. Hal ini pula yang menyebabkan rendahnya tingkat
mobilitas dan tingginya biaya transportasi sehingga wilayah ini kehilangan daya
saingnya dalam menarik investasi.
Pandangan
keliru juga terdapat pada subsektor pertanian tanaman pangan dan pengairan.
Dapat kita temukan fakta bahwa irigasi tidak menjadi salah satu fokus
pembangunan infrastruktur karena wilayah ini bukan sebagai lumbung padi tetapi
lebih cenderung pada komoditas kehutanan dan perkebunan.
Pada pada
sisi lain kitapun memehami betul bahwa kondisi wilayah ini sangat dimungkinkan
membangun jaringan irigasi guna menjadikan Kalimantan sebagai lumbung padi.
Kita dapat belajar dan membandingkan kondisi wilayah ini dengan kondisi Vietnam
yang petaninya lebih unggul dari petani kita bahkan tanpa proteksionisme
perdagangan.
Saat ini akses masyarakat Kalimantan terhadap air
bersih, hanya sebesar 44% yang dapat menikmati air bersih sedangkan sisanya belum
mendapatkan akses terhadap air bersih.
Ini
merupakan salah satu permasalahan yang harus menjadi perhatian, karena bila
kondisi tersebut dibiarkan maka akan berdampak pada tingkat kesehatan dari
masyarakat di Kalimantan. Bagaimana kita bisa mengembangkan sumber daya manusia
yang handal dan mampu bersaing secara global bila tingkat hiegenitas masih
rendah. Oleh karena itu akses terhadap air bersih perlu langkah prioritas
pembangunan infrastrukturnya.
Demikian pula dengan subsektor telematika dan ketenagalistrikan perlu berpacu
dengan irama pertumbuhan yang berkembang dengan pesat. Hal ini sejalan dinamika
dan aktivitas dari masyarakat di pulau Kalimantan.
Pembukaan
lahan menjadi lahan pertanian yang notabene terjadi perubahan fungsi seringkali
memicu kotroversi yang kontraproduktif, hendaknya dipelajari kembali dengan
seksasama agar tidak terdapat resistensi pembangunan hanya sekadar penolakan
emosional, namun sebaliknya kehilangan informasi berharga tentang potensi
ekonomi yang mempunyai keunggulan tertentu.
Akhirnya
kita juga mengapeal akan pentingnya kesadaran tentang pembangunan infrastruktur
berkaitan dengan upaya strategis percepatan pertumbuhan ekonomi, hendaknya
secara nyata mengurangi hambatan birokratis di semua lini baik pada tingkat
pemerintah pusat maupun pada tingkat pemerintah daerah dan pemerintah
kabupaten.
Sumber:
Ø http://otonomidaerah.com/uu-otonomi-daerah/
Ø http://nyunghadi.blogspot.com/2013/06/otonomi-daerah-uu-pengertian-kelebihan.html
Ø http://farhaanahramadhani.blogspot.com/2015/04/perubahan-penerimaan-daerah-dan-peranan.html
Ø http://salsyifa.blogspot.com/2015/04/tugas-softskill-bab-6.html
Posting Komentar