Tarif Penyebrangan di 13 Pelabuhan Mulai Hari Ini Naik

• OJ
•  

Tarif Penyeberangan di 13 Pelabuhan Mulai Hari Ini Naik

JAKARTA - PT ASDP Indonesia Ferry (persero) mengumumkan mulai hari ini tarif penyeberangan terpadu yang dikelolanya di 13 lintasan antar provinsi naik.

Ketiga belas lintasan tersebut adalah Merak Bakauheni, Ketapang-Gilimanuk, Lembar-Padangbai, Bajoe-Kolaka, Tanjung Kelian Tanjung Api Api, Sape-Labuhan Bajo, Sape-Waikelo, Labuhan Bajo-Jampea, Pagimana-Gorontalo, Bitung Ternate, Mamuju-Balikpapan, Batulicin-Garongkong dan Namlea-Sanana.

‪Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry Danang S Baskoro mengemukakan, pemberlakukan tarif baru ini menyusul diterbitkannya Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 58 Tahun 2014 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Lintas Antar Provinsi, sebagai respon keputusan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

"Rata-rata kenaikan tarif terpadu penyeberangan di 13 lintasan penyeberangan tersebut sebesar 7,12%. Kenaikan ini akan sedikit membantu mengurangi beban operasional penyedia jasa kapal penyeberangan yang harus menanggung kenaikan harga solar bersubsidi sebesar 36%," ujarnya, melalui keterangan tertulis kepada Sindonews.

‪Lebih lanjut, dia mengatakan, penyesuaian tarif terpadu di 13 lintasan yang pelabuhan yang dikelola ASDP Indonesia Ferry bervariasi dari 1,3-9,95%. Kenaikan paling signifikan adalah lintasan Bitung-Ternate (9,95%) karena merupakan lintasan komersial dengan jarak terpanjang. 

"Sebagian besar tarif yang disesuaikan adalah di lintasan komersial dan perhitungan kenaikan tarif hanya untuk kendaraan jenis roda empat atau lebih, yaitu kendaran Golongan IV sampai Golongan IX ," jelasnya.

Corporate Secretary, Christine Hutabarat menambahkan, kenaikan tarif penyeberangan kali ini terpaksa dilakukan untuk memastikan keberlanjutan pelayanan kepada pengguna jasa di tengah beban usaha yang meningkat karena kenaikan harga solar subsidi.

"Pasca kenaikan tarif ini seharusnya tidak ada alasan bagi operator kapal untuk mengurangi kualitas pelayanan. Jangan sampai operator juga makin membebani pengguna jasa dengan memberikan pelayanan yang tidak baik," tandasnya.

Sumber: http://ekbis.sindonews.com/read/927167/34/tarif-penyeberangan-di-13-pelabuhan-mulai-hari-ini-naik-1416502800

Read More

RI Jadikan Korea Kiblat Tata Kelola Pemerintahan Maju

Yuddy Chrisnandi (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Yuddy Crisnandi mengaku ingin menjadikan tata kelolaan pemerintahan Indonesia seperti Korea Selatan.

Hal itu lebih dikarenakan menurutnya Korsel adalah salah satu negara yang menganut sistem pemerintah‎an yang maju, terintegrasi dan berbasis tekhnologi canggih di dunia (e-goverment).

"Oleh karena tu bukan sesuatu yang berlebihan kita kerjasama dan mengadopsi bagaimana tata kelola clean and good goverment yang di Korea Selatan, e-goverment menjadi senbuah model perbaikan tata kelola pemerintahan di akan datang," kata Yuddy di Jakarta, Kamis (20/11/2014).

Dia menjelasakan, saat ini setiap instansi di Indonesia sudah menggunakan sistem yang menganut teknologi terutama  informasi, hanya saja hal itu masih secara independen.

Dia menargetkan sebelum masa pemerintahan Kabinet Kerja berahir, sistem informasi antar kementerian dan lembaga tersebut dapat terintegrasi dalam satu jendela.

"Alasannya semua informasi ada di pengelolaan yang sama, jangan terpisah-pisah, suatu saat kalau data kepegawaian, buka e-goverment semua ada di sana, apapun yang diperlukan pelayanan pemerintah ke masyarakatnya smua ada disitu," tegas dia.

Nantinya transparansi penyelenggaraan pemerintahan ini dapat diakses langsung oleh masyarakat dengan mengunjungi website www.indonesia.gov.id.

Saat ini pemerintah Korea Selatan masih melakukan penilaian dan evaluasi tehadap sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia untuk ditargetkan akan dapat mulai diwujudkan transfer teknologi secara teknisnya‎ mulai 2016.

‎"Lalu kemudian kami menghitung semua departemen berapa anggaran keperluan IT, total belanja untuk ini Rp 14 triliun, jumlah sangat besar‎, ini kalau bisa dikurangi kan bagus, itulah ada e-goverment ini," papar Yudy. (Yas/Nrm)

Sumber:http://bisnis.liputan6.com/read/2136879/ri-jadikan-korea-kiblat-tata-kelola-pemerintahan-maju

Read More

Ini 5 investor yang dikalahkan J Trust

Ini 5 investor yang Dikalahkan J Trust

 


JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) akhirnya buka suara perihal nama-nama investor yang pernah mengikuti proses penjualan Bank Mutiara. Selain J Trust yang sudah terpilih, ada lima nama lain yang menjadi calon investor dalam penjualan eks Bank Century di tahun ini.

Siapa saja mereka? Poltak L. Tobing, Ahli Kebijakan Strategis dan Penanganan Bank LPS merinci nama-nama investor tersebut antara lain, Bank of China HK, Bank Rakyat Indonesia (BRI), Konsorsium Artha Graha Network, Hong Leong Bank dan China Highland Capital Mgt.

Dari nama-nama itu, hanya Bank of China saja yang berhasil mendampingi J Trust hingga proses penyampaian dokumen penawaran akhir ke LPS.

"Namun Bank of China tidak bisa kami lanjutkan. Mereka meminta kami membentuk entitas bank baru dan mengalihkan semua aset baik Bank Mutiara ke bank baru itu. Dan itu tidak bisa kami penuhi, karena sudah di luar ketentuan," timpal Kartika Wirjoatmodjo, Kepala Eksekutif LPS, Kamis (20/11/2014).

Sekadar mengingatkan, tahun ini LPS memulai proses penjualan Bank Mutiara pada 3 Maret. Dan hingga 22 April, LPS menerima sekitar 18 calon investor yang menyatakan minatnya (letter of interest).

Setelah proses itu, LPS mengerucutkan jumlah calon investor menjadi hanya 11 pada periode 29 April-12 Mei. Jumlah investor itu merupakan calon investor yang menyampaikan dokumen pendaftaran. Setelah itu, pada proses penawaran awal mulai 5-12 Juni, LPS hanya menerima sebanyak delapan investor.

Dan akhirnya, LPS menetapkan hanya enam investor saja yang bisa melakukan uji tuntas bank dengan kode saham BCIC tersebut, sebelum akhirnya memutuskan Bank of China dan J Trust sebagai dua calon investor yang menyampaikan dokumen penawaran akhir. LPS sendiri akhirnya menetapkan J Trust sebagai pemenang pada 17 September lalu dan hari ini Bank Mutiara resmi menjadi bagian dari perusahaan asal Jepang itu. (Issa Almawadi)
Sumber:http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2014/11/20/143652726/Ini.5.investor.yang.Dikalahkan.J.Trust

Read More

HT Nilai Kenaikan Harga BBM Kurang Bijak

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai terlalu terburu-buru dan kurang bijak dalam hal menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi. Seperti diketahui, Presiden mengumumkan kenaikan BBM di Istana.

"Saya kira naiknya Rp2.000 per liter, kalau saya boleh jujur itu tidak ideal, terlalu terburu-buru dan kurang bijak," kata CEO MNC Group Hary Tanoesoedibjo pada saat acara Privilage Moment Gathering & Gala Dinner With CEO MNC Group di Hotel Ritz Charlton, Kuningan, di Jakarta, Selasa (18/11/2014) malam.

HT. sapaan akrabnya, menjelaskan, dengan harga minyak mentah yang turun dari USD110 per barel menjadi USD75-80 per barel, seharusnya pemerintah menaikkan harga BBM secara bertahap.

"Kita lihat harga minyak lagi turun. Kenaikan BBM bukan satu periode saja, bukan konsentrasi hari ini, tapi berkepanjangan. Ya kalau mau naik jangan Rp2.000 per liter tapi Rp500 per liter dulu," tegasnya.

Menurut HT, dengan naiknya secara bertahap memang saving atau penghematan yang didapat tidak terlalu besar untuk membangun infrastruktur yang telah dicanangkan pemerintahan Jokowi-JK. Namun, dirinya menyebut dalam pembangunan infrastruktur membutuhkan waktu dan proses panjang.

"Mungkin savingya Rp30 triliun, ya enggak apa-apa. Saving itu digunakan bangun infrastruktur seperti jalan tol dan lain sebagainya, itu kan membutuhkan waktu, enggak langsung hari itu selesai juga. Paling tidak butuh waktu 2-3 tahun," jelasnya.

"Kalau itu bangun infrastruktur langsung jadi pada hari itu juga ya enggak apa-apa naiknya Rp2.000 per liter, butuh dana besar. Lah ini kan enggak, butuh proses. Naik Rp500 dulu, lihat kemampuan masyarakat, nah di pemerintah harus tingkatkan pendapatannya," sambungnya.

HT mengungkapkan, sebenarnya akar permasalahannya bukan pada pengurangan subsidi BBM, namun bagaimana cara meningkatkan pendapatan negara.

"Di negara manapun ada masyarakat butuh subsidi, masyarakat yang kurang beruntung itu perlu dibantu. Jadi bukan subsidinya dikurangi Rp2.000 per liter, kalau terpaksa karena anggarannya mepet seharusnya jangan Rp2.000 kenaikannya tapi Rp500 per liter," pungkasnya.

Read More